PMKS14.991 Rp. 206.562.781 PMKS 101.362 Rp. 141.295.495 PMKS 40.340 Target 202.566 orang KRITERIA Lansia yang berada dalam keluarga miskin dan/atau hidup sendiri di masyarakat. BENTUK Pendampingan dan lansia dalam keluarga miskin Untuk usaha keluarga Bantuan permakanan untuk lansia di dalam panti Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Program Keluarga Harapan (PKH) berkontribusi paling efektif menurunkan angka kemiskinan hingga 0,15 persen dibandingkan bantuan sosial maupun subsidi lain. "Dari semua bantuan sosial dan subsidi di Indonesia, PKH dinilai paling efektif dalam penurunan angka kemiskinan," kata Khofifah PresidenJoko Widodo telah menyetujui penyaluran BLT Corona sebesar Rp 600 ribu per keluarga dan akan diberikan selama tiga bulan. Pemerintah mengalokasikan BLT ini bagi warga yang berada di luar Jabodetabek. "Rencana kami akan lakukan (penyaluran BLT) secepatnya dimulai bulan ini, tapi tentunya karena baru diputuskan hari ini kami perlu untuk Hambatan kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Menurut Kementerian Sosial RI, saat ini tercatat ada 26 jenis PMKS dengan batasan pengertian dan kriteria sebagai berikut: 1. SedangkanKriteria Penerima bantuan Sosial Covid 19 Menurut Peraturan Gubernur No. 49 Tentang Jaring Pengaman Sosial yaitu Masyarakat miskin dan rentan miskin yang berpendapatan harian dan Caracek saldo PKH dapat kamu lakukan dengan mudah dan cepat dengan menggunakan hp. Selain hp, tentunya kamu perlu menyiapkan kuota internet. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bansos (bantuan sosial) bersyarat. Program ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2007 dan terbukti efektif dalam menanggulangi kemiskinan di a fakir miskin dan orang tidak mampu yang teregister;dan b. fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister. KEDUA : Fakir miskin dan orang tidak mampu yang teregister sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a, yang berasal dari Rumah Tangga memiliki kriteria: a. tidak mempunyai sumber mata APLIKASISIKS-NG UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PENERIMA BANTUAN. Berita. By sanggausuperadmin On Okt 7, 2017 42.094. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011, tentang Penanganan Fakir Miskin, dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Menteri Sosial Nomor 57 / HUK / 2017, Tentang Penetapan Data Terpadu Program . Kamis, 8 September 2022 0635 WIB Perkampungan kumuh pinggir kali, Tanah Tinggi, Jakarta, Kamis 20 Januari 2022. Badan Pusat Statistik BPS menyebut angka kemiskinan Indonesia turun dari 27,54 juta orang pada Maret 2021 menjadi 26,5 juta orang pada September 2021. TEMPO/Subekti. Iklan Jakarta - Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2022 sebesar 9,54 persen. Persentase tersebut menurun 0,17 persen poin terhadap data September 2021 dan menurun persen poin terhadap Maret 2021. Ada beberapa kriteria yang digunakan BPS untuk menentukan angka tersebut. Melansir situs resmi BPS, dalam mengukur tingkat kemiskinan institusi tersebut mengaplikasikan konsep kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar basic needs approach. Konsep ini diketahui mengacu pada Handbook on Poverty and Inequality yang disusun oleh Bank Dunia. Melalui metode ini, kemiskinan dipahami sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Pendek kata, penduduk yang dikategorikan miskin apabila jumlah rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan GK-terdiri dari garis kemiskinan makanan GKM dan garis kemiskinan non makanan GKNM. GK mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan. Sementara GKM merupakan nilai pengeluaran minimum dari 52 komoditi dasar untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari 52 komoditi GKNM dapat dimengerti sebagai penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non-makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Iklan Adapun dalam mengukur tingkat ketimpangan yang mengacu pada persentase pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah, menggunakan Ukuran Bank Dunia. Berikut tiga kriteria tingkat ketimpangan berdasarkan ukuran Bank Dunia Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih kecil dari 12 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah antara 12 sampai dengan 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan moderat/sedang/ persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih besar dari 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan SETYAWANBaca juga BPS Jumlah Penduduk Miskin Turun Jadi 26,16 Juta Orang Artikel Terkait Pencairan JHT Meningkat, Partai Buruh Singgung Soal PHK Massal 5 hari lalu Beda Data Angka Kemiskinan Ekstrem RI dan Bank Dunia, Ekonom 0 Persen pada 2024 Tidak Mudah 5 hari lalu Target Kemiskinan Ekstrem 0 Persen pada 2024, Ekonom Singgung Kritik dari Bank Dunia 5 hari lalu Sengkarut Penyebab Lonjakan Harga Telur Ayam ke Level Tertinggi dan Rentetan Dampaknya ke Inflasi 5 hari lalu Pemerintah Yakin Kemiskinan Ekstrem 0 Persen pada 2024, Ekonom Bilang Mundur 5-8 Tahun Lagi 5 hari lalu Penerima KJP Plus Harus Dijamin Dapatkan Pekerjaan, Anggota DPRD DKI Banyak yang Menganggur 5 hari lalu Rekomendasi Artikel Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini. Video Pilihan Pencairan JHT Meningkat, Partai Buruh Singgung Soal PHK Massal 5 hari lalu Pencairan JHT Meningkat, Partai Buruh Singgung Soal PHK Massal Partai Buruh menilai para politikus yang berkuasa saat ini lebih banyak meributkan soal Capres dan Cawapres ketimbang memikirkan nasib pekerja. Beda Data Angka Kemiskinan Ekstrem RI dan Bank Dunia, Ekonom 0 Persen pada 2024 Tidak Mudah 5 hari lalu Beda Data Angka Kemiskinan Ekstrem RI dan Bank Dunia, Ekonom 0 Persen pada 2024 Tidak Mudah Direktur IDEAS Yusuf Wibisono menilai pemerintah resisten dengan usulan Bank Dunia mengevalasi batas ukuran angka kemiskinan. Kenapa? Target Kemiskinan Ekstrem 0 Persen pada 2024, Ekonom Singgung Kritik dari Bank Dunia 5 hari lalu Target Kemiskinan Ekstrem 0 Persen pada 2024, Ekonom Singgung Kritik dari Bank Dunia Direktur IDEAS Yusuf Wibisono menanggapi pemerintah yang tetap menargetkan kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2024 dengan menyinggung kritik Bank Dunia. Sengkarut Penyebab Lonjakan Harga Telur Ayam ke Level Tertinggi dan Rentetan Dampaknya ke Inflasi 5 hari lalu Sengkarut Penyebab Lonjakan Harga Telur Ayam ke Level Tertinggi dan Rentetan Dampaknya ke Inflasi Kenaikan harga telur ayam saat ini tercatat menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Apa sebabnya dan bagaimana rentetan dampaknya ke laju inflasi? Pemerintah Yakin Kemiskinan Ekstrem 0 Persen pada 2024, Ekonom Bilang Mundur 5-8 Tahun Lagi 5 hari lalu Pemerintah Yakin Kemiskinan Ekstrem 0 Persen pada 2024, Ekonom Bilang Mundur 5-8 Tahun Lagi Sri Mulyani mengatakan bahwa penurunan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen akan diupayakan pada 2024. Penerima KJP Plus Harus Dijamin Dapatkan Pekerjaan, Anggota DPRD DKI Banyak yang Menganggur 5 hari lalu Penerima KJP Plus Harus Dijamin Dapatkan Pekerjaan, Anggota DPRD DKI Banyak yang Menganggur Anggota DPRD minta Pemprov DKI jamin penerima KJP Plus lulusan SMA/SMK mendapatkan pekerjaan. Kepala Bappenas Beberkan Strategi Pengentasan Kemiskinan 2025-2045 Pendekatannya Akan Berbeda 6 hari lalu Kepala Bappenas Beberkan Strategi Pengentasan Kemiskinan 2025-2045 Pendekatannya Akan Berbeda Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan, selain kemiskinan ekstrem, di Indonesia juga ada kemiskinan lain yakni kemiskinan desil satu dan desil dua. BPS Bali Catat Jumlah Kunjungan Wisman Sudah Mendekati Masa Sebelum Pandemi Covid-19 7 hari lalu BPS Bali Catat Jumlah Kunjungan Wisman Sudah Mendekati Masa Sebelum Pandemi Covid-19 Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Bali terjadi sejak dua bulan terakhir dan dipengaruhi beberapa faktor. PR Ganjar Pranowo di Jawa Tengah Menjelang Akhir Jabatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem 7 hari lalu PR Ganjar Pranowo di Jawa Tengah Menjelang Akhir Jabatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem Pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah adalah penurunan kemiskinan ekstrem di wilayah itu. Inflasi Bulanan Mei Capai Level Terendah Usai Lebaran, BPS Jelaskan Penyebabnya 8 hari lalu Inflasi Bulanan Mei Capai Level Terendah Usai Lebaran, BPS Jelaskan Penyebabnya BPS melaporkan inflasi pada Mei 2023 tercatat sebesar 0,09 persen secara bulanan month-to-month/mtm, menjadi yang terendah sejak Januari 2023. 0% found this document useful 0 votes39 views1 pageDescriptionKriteria kemiskinan kemsosOriginal Title14 kriteria kemiskinanCopyright© © All Rights ReservedShare this documentDid you find this document useful?0% found this document useful 0 votes39 views1 page14 Kriteria KemiskinanOriginal Title14 kriteria kemiskinanJump to Page You are on page 1of 1Reward Your CuriosityEverything you want to Anywhere. Any Commitment. Cancel the full document with a free trial! Kategori atau Kriteria Fakir Miskin Menurut Keputusan Menteri Fakir Miskin dan orang tidak mampu yang teregister, danb. Fakir Miskin dan orang tidak mampu yang belum Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan Fakir Miskin dan Orang tidak mampu yang teregisterDalam diktum KEDUA dari keputusan menteri sosial tersebut yang disebut Fakir Miskin dan Orang tidak mampu yang teregister adalah rumah tangga yang memiliki kriteria sebagai berikut Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok/ dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok tidak lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa lantai rumah kecil kurang dari 8 meter persegi/ sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air/sungai/air hujan/lainnya. Kriteria diatas berdasarkan Basis Data Terpadu hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun Fakir Miskin dan Orang tidak mampu yang belum teregisterFakir miskin dan orang tidak mampu belum teregister terdiri dari Gelandangan;Pengemis;Perseorangan dari Komunitas Adat Terpencil;Perempuan Rawan Sosial Ekonomi;Korban Tidak Kekerasan;Pekerja Migran Bermasalah Sosial;Masyarakat Miskin akibat bencana alam dan sosial pasca tanggap darurat sampai dengan 1 satu tahun setelah kejadian bencana;Perseorangan penerima manfaat Lembaga Kesejahteraan Sosial;Penghuni Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan;Penderita Thalassaemia Mayor; danPenderita Kejadian Ikutan Paska Imunisasi KIPI.14 Kriteria Miskin Menurut Badan Pusat Statistik BPSMenurut standar Badan Pusat Statistik BPS yang dikatakan masyarakat miskin jika dalam Rumah Tangga tersebut setidaknya memenuhi 9 kriteria dari 14 kriteria miskin sebagai berikut Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orangJenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahanJenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga penerangan rumah tangga tidak menggunakan air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanahHanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali membeli satu stel pakaian baru dalam setahunHanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehariTidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinikSumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. per bulanPendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal Fakir Miskin adalah upaya yang terarah,terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah,pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga dari itu peran pemerintah dalam penanganan kemiskinan yang luas sangat diharapkan. Demikianlah beberapa Kategori atau Kriteria Fakir Miskin Menurut Keputusan Mensos No 146 Tahun 2013 yang ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2013 oleh Menteri Sosial pada saat itu Bapak Salim Segaf AL Jufri. Jakarta ANTARA - Kementerian Sosial Kemensos telah menetapkan lima aspek dan sembilan kriteria kemiskinan yang akan memudahkan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi dan verifikasi masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial. "Yang baru, kita kerja sama dengan Universitas Indonesia UI, ada sembilan kriteria, sangat simpel sehingga daerah sangat mudah untuk mendeteksinya," kata Mensos Tri Rismaharini saat menggelar konferensi pers di Gedung Kemensos, Jakarta, Kamis. Ia menjelaskan lima aspek yang menjadi pedoman klasifikasi dalam menetapkan seseorang berhak menerima Bansos terdiri atas tempat tinggal, pekerjaan, pangan, sandang, dan papan. Sementara sembilan kriteria kemiskinan itu yakni tempat berteduh/tinggal sehari-hari, status pekerjaan, kekhawatiran pemenuhan kebutuhan pangan, pengeluaran pangan lebih dari 70 persen total pengeluaran, pengeluaran untuk pakaian. Kemudian, sebagian besar lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, sebagian besar dinding terbuat dari bambu, kawat, atau kayu, lalu kepemilikan fasilitas buang air kecil atau besar, dan sumber penerangan dari listrik dari perusahaan listrik negara 450 watt atau bukan listrik. Menurut dia saat ini masih banyak masyarakat yang tinggal diperkotaan dan memiliki rumah lebih dari 100 meter persegi serta memiliki mobil yang terdata masih mendapat bantuan sosial. "Sesuai UU 13/2011, data itu dari daerah, jadi data kami kembalikan ke daerah, kemudian daerah mengecek apakah dia layak. Karena ada yang fotonya mohon maaf rumah bagus ada mobil tapi terima Bansos. Itu kami kembalikan ke daerah karena mereka yang berhak nge-drop," katanya. Kemensos akan terus melakukan pembaharuan data secara berkala untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan. Kemensos juga melakukan pemadanan dengan Nomor Induk Kependudukan NIK yang terdaftar di Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Dukcapil Kemendagri. Sebelumnya, Mensos menyebut terdapat sekitar 31 ribu aparatur sipil negara ASN yang terindikasi menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial baik itu bantuan Penerima Keluarga Harapan PKH maupun Bantuan Pangan Non Tunai BPNT. "Jadi data kami setelah kami serahkan ke BKN itu di data yang indikasinya PNS itu ada ASN," katanya. Ia menjelaskan data itu diperoleh saat Kemensos melakukan verifikasi data penerima Bansos secara berkala. Dari 31 ribu itu, orang merupakan PNS aktif dan sisanya pensiunan yang sebetulnya tak boleh menerima bansos. Bahkan, Mensos menyebut profesi ASN yang menerima bansos dari berbagai macam latar belakang, seperti tenaga pendidik, tenaga medis, dan lain sebagainya. - Kriteria kemiskinan di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS harus ditentukan oleh Kementerian Sosial Kemensos, termasuk oleh kepala daerah. Hal ini dikemukakan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata. “Kriteria kemiskinan di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS harus ditentukan, seperti kriteria kemiskinan di Jakarta dan daerah jelas beda,” katanya, saat menyerahkan rekomendasi bantuan sosial bansos kepada Mensos, Tri Rismaharini, di Gedung KPK, Jumat 30/4/2021. Bagi kepala daerah yang mampu menurunkan jumlah kemiskinan di daerahnya, dinilai berhasil dalam menjalankan tugasnya. “Kepala daerah yang yang berhasil menurunkan jumlah kemiskinan dianggap berhasil menjalankan tugasnya dengan baik,” katanya. Baca Juga Soal Harta Kekayaan Kepala Dinkes Lampung Reihana, KPK Nggak Ada Apa-apa! Penanganan situasi darurat adalah yang belum dianggarkan. Kegiatan yang sudah dianggarkan di APBN dan APBD, pengadaannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Seperti pandemi Covid-19, tidak ada antisipasi anggaran dan tidak tahu akan terjadi, sehingga pemerintah minta realokasi anggaran dengan dasar harus cepat, karena keselamatan masyarakat harus diutamakan,” tandas Alex. Contoh lain, pengadaan Alat Pelindung Diri APD dan swab, yang dilakukan dengan ketentuan harus jelas oleh pihak yang bergerak di bidangnya, jangan pengadaan APD dilakukan oleh penyedia sembako. Jika pihak penyedia APD dilakukan oleh penyedia sembako jelas tidak mampu, dan akan dilempar ke penyedia lainnya, maka hal itu yang menimbulkan rente, padahal bisa dilakukan ke penyedianya langsung. “Jadi kendati kondisi darurat, harus tetap memperhatikan pengadaan barang secara transparan dan itu yang terjadi dalam korupsi penyaluran bansos,” ungkap Alex. Baca Juga KPK Temukan Pegawai Bea Cukai Kemenkeu Punya Saham di Perusahaan Ekspor-Impor Sementara itu, mensos menandaskan, saat ini, dari 3 jenis bansos yang diselenggarakan Kemensos, tidak ada dalam bentuk barang, tapi secara tunai. Yang baru, kita kerja sama dengan Universitas Indonesia UI, ada sembilan kriteria, sangat simpel sehingga daerah sangat mudah untuk mendeteksinyaJakarta ANTARA - Kementerian Sosial Kemensos telah menetapkan lima aspek dan sembilan kriteria kemiskinan yang akan memudahkan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi dan verifikasi masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial. "Yang baru, kita kerja sama dengan Universitas Indonesia UI, ada sembilan kriteria, sangat simpel sehingga daerah sangat mudah untuk mendeteksinya," kata Mensos Tri Rismaharini saat menggelar konferensi pers di Gedung Kemensos, Jakarta, Kamis. Ia menjelaskan lima aspek yang menjadi pedoman klasifikasi dalam menetapkan seseorang berhak menerima Bansos terdiri atas tempat tinggal, pekerjaan, pangan, sandang, dan papan. Sementara sembilan kriteria kemiskinan itu yakni tempat berteduh/tinggal sehari-hari, status pekerjaan, kekhawatiran pemenuhan kebutuhan pangan, pengeluaran pangan lebih dari 70 persen total pengeluaran, pengeluaran untuk pakaian. Kemudian, sebagian besar lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, sebagian besar dinding terbuat dari bambu, kawat, atau kayu, lalu kepemilikan fasilitas buang air kecil atau besar, dan sumber penerangan dari listrik dari perusahaan listrik negara 450 watt atau bukan listrik. Menurut dia saat ini masih banyak masyarakat yang tinggal diperkotaan dan memiliki rumah lebih dari 100 meter persegi serta memiliki mobil yang terdata masih mendapat bantuan sosial. "Sesuai UU 13/2011, data itu dari daerah, jadi data kami kembalikan ke daerah, kemudian daerah mengecek apakah dia layak. Karena ada yang fotonya mohon maaf rumah bagus ada mobil tapi terima Bansos. Itu kami kembalikan ke daerah karena mereka yang berhak nge-drop," katanya.​ Kemensos akan terus melakukan pembaharuan data secara berkala untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan. Kemensos juga melakukan pemadanan dengan Nomor Induk Kependudukan NIK yang terdaftar di Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Dukcapil Kemendagri. Sebelumnya, Mensos menyebut terdapat sekitar 31 ribu aparatur sipil negara ASN yang terindikasi menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial baik itu bantuan Penerima Keluarga Harapan PKH maupun Bantuan Pangan Non Tunai BPNT. "Jadi data kami setelah kami serahkan ke BKN itu di data yang indikasinya PNS itu ada ASN," katanya. Ia menjelaskan data itu diperoleh saat Kemensos melakukan verifikasi data penerima Bansos secara berkala. Dari 31 ribu itu, orang merupakan PNS aktif dan sisanya pensiunan yang sebetulnya tak boleh menerima bansos. Bahkan, Mensos menyebut profesi ASN yang menerima bansos dari berbagai macam latar belakang, seperti tenaga pendidik, tenaga medis, dan lain sebagainya. Baca juga PKJS UI Indikator sosial ekonomi penerima bansos perokok lebih rendah Baca juga KPK sebut kriteria kemiskinan penerima bansos turut jadi perhatian Baca juga Sosiolog sarankan Kemensos tambah pelibatan komunitas perbaharui DTKS Baca juga Kajian UI bansos berkorelasi terhadap perilaku merokokPewarta Asep FirmansyahEditor Andi Jauhary COPYRIGHT © ANTARA 2021 5 Aspek dan 9 Kriteria Kemiskinan Kementerian SosialKementerian Sosial telah menetapkan 5 aspek dan 9 kriteria kemiskinan dalam menentukan seseorang layak atau tidak masuk ke dalam data kemiskinan DTKS. Maka secara otomatis, 5 aspek dan 9 kriteria kemiskinan ini menggantikan 14 kriteria kemiskinan yang berlaku sebelumnya. 5 aspek meliputi Tempat tinggalPekerjaanPanganSandangPapanSelanjutnya dari 5 aspek diatas, dijabarkan menjadi 9 kriteria kemiskinan, yang meliputi Tempat berteduh/tinggal sehari-hariStatus pekerjaanKekhawatiran pemenuhan kebutuhan panganPengeluaran pangan lebih dari 70 persen total pengeluaranPengeluaran untuk pakaianSebagian besar lantai tempat tinggal terbuat dari tanahSebagian besar dinding terbuat dari bambu, kawat, atau kayuKepemilikan fasilitas buang air kecil atau besarSumber penerangan dari listrik dari perusahaan listrik negara 450 watt atau bukan listrikKebijakan kementerian sosial menentukan 5 aspek dan 9 kriteria kemiskinan ini sudah diterapkan ke dalam aplikasi SIKS Mobile untuk kegiatan verifikasi dan validasi data kemiskinan yang sampai berita ini ditulis masih dilaksanakan oleh SDM PKH di lapangan. Dengan kebijakan ini, diharapkan data kemiskinan semakin baik dan tepat sasaran. Sehingga data kemiskinan dapat digunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai arah kebijakan yang berlaku. 14 Kriteria Kemiskinan menurut BPSKementerian Sosial merupakan instansi pemerintah pusat yang salah satu tugasnya untuk menanggulangi kemiskinan. Dalam menjalankan tugas tersebut, sesuai amanat UUD 1945 Pasal 34 yang berbunyi "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara" adalah memberikan bantuan sosial kepada fakir tanpa kendala, selama ini sasaran penerima bantuan masih dianggap tidak tepat sasaran oleh masyarakat umum. Data yang digunakan sebagai acuan penerima bansos adalah DTKS Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang mana data ini sekarang dapat dikelola oleh pemerintah desa DTKS ini dimutakhirkan setiap saat sesuai dengan kondisi ekonomi terbaru si penerima bantuan. Hal ini bertujuan agar yang sudah mampu secara ekonomi tidak menerima bansos lagi, sedangkan yang belum masuk DTKS atau belum pernah menerima bansos dapat tercover bansos dari menentukan orang itu miskin atau tidak, sebenarnya pemerintah melalui BPS Badan Pusat Statistik memiliki 14 Kriteria Kemiskinan yang dapat digunakan sebagai patokan untuk menilai sesorang itu miskin atau tidak. Dari 14 kriteria kemiskinan ini, dapat dikatakan miskin dan layak menerima bansos apabila terpenuhi minimal 9 lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m2 per orangJenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahanJenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga penerangan rumah tangga tidak menggunakan air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanahHanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali membeli satu stel pakaian baru dalam setahunHanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehariTidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinikSumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. per bulanPendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal sudah ada 14 kriteria kemiskinan di atas, semoga semua pihak terkait sesuai kewenangannya dapat bekerja sama agar DTKS dimutakhirkan dan penerima bansos kedepannya benar-benar lebih tepat sasaran. Dan yang paling penting adalah kesadaran dari masyarakat itu sendiri, yang saat ini tercatat sebagai penerima bansos, baik PKH maupun sembako, apabila merasa bahwa dirinya tidak layak menerima bansos diharap lapor ke pihak desa agar datanya